Revisi Undang-Undang Cipta Kerja resmi masuk dalam daftar prioritas Program Legislasi Nasional tahun ini. Revisi ini merespons berbagai masukan dari kalangan pekerja, pengusaha, akademisi, dan masyarakat sipil yang menginginkan penyempurnaan regulasi ketenagakerjaan yang lebih berkeadilan.
Poin-Poin Revisi
Beberapa poin kritis yang akan direvisi mencakup ketentuan pesangon, status hubungan kerja pekerja kontrak, perlindungan pekerja di platform digital, dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang lebih cepat dan murah.
Serikat pekerja dan asosiasi pengusaha sepakat bahwa kepastian hukum yang jelas dan adil bagi semua pihak adalah kunci hubungan industrial yang harmonis dan produktif.
Proses Legislasi
Pembahasan akan dilakukan secara terbuka dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam forum tripartit. DPR berkomitmen untuk menyelesaikan pembahasan dalam tenggat waktu yang ditetapkan tanpa mengorbankan kualitas substansi regulasi.
Komentar (1)
Informasi yang bermanfaat. Semoga terus konsisten melaporkan.